Komite ini diharapkan menjadi instrumen baru dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik di Papua, seiring dengan tantangan distribusi dana otonomi khusus (Otsus) dan percepatan daerah otonomi baru (DOB) yang sebelumnya sempat tersendat.
Ribka Haluk adalah birokrat senior asal Papua yang telah lama berkecimpung dalam pemerintahan daerah dan pusat.
Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri sejak 2022 dan sebelumnya pernah menjadi Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri. Ribka dikenal aktif dalam isu pemberdayaan masyarakat adat, tata kelola desa, dan penguatan otonomi daerah di wilayah timur Indonesia.
Penunjukan Ribka Haluk sebagai Ketua Komite Papua menandai babak baru dalam pendekatan pembangunan di wilayah timur Indonesia—dengan harapan bahwa kebijakan yang lahir dari pengalaman akan lebih menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. (ralian)
Komentar