Kedua, Tegakan Supremasi Sipil dan Penegakan HukumGMKI menegaskan pentingnya menegakkan supremasi sipil sebagai wujud kedaulatan rakyat dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.
Pemerintah dan seluruh lembaga negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.GMKI menolak segala bentuk tindakan yang dapat membenturkan rakyat dan mengganggu stabilitas nasional.
Pemerintah bersama DPR harus memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir eliteSelain itu, GMKI mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kelembagaan secara adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta memperkuat pemberantasan korupsi yang masif dan berani demi tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, Ketimpangan Ekonomi dan Penguasaan LahanSistem perekonomian nasional saat ini dinilai masih dikuasai oleh segelintir kelompok. Penguasaan dan pemanfaatan lahan belum berjalan secara adil — tercatat sekitar 27 juta hektare lahan di Indonesia dikuasai sedikit orang melalui izin HGU, fasilitas kredit bank BUMN, serta kemudahan izin produksi dari pemerintah.
Kenyataannya, rakyat kecil belum berdaulat atas tanahnya sendiri. Banyak masyarakat adat dan petani harus berjuang keras mempertahankan tanah warisan dan budayanya.
Komentar