32 tahun masa rezim Orde Baru disebut memuat berbagai dosa besar terhadap demokrasi. “Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik,” ujarnya.
Dengan demikian, Alissa menilai bahwa Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Termasuk Pernyataan sikap GUSDURian Oleh karena itu, GUSDURian menyatakan sikap terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Pertama, menolak tegas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan menilainya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan reformasi.
Kedua, menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang dianggap memberi gelar bukan karena pertimbangan bijak, melainkan karena hubungan keluarga dan kepentingan politik.
Ketiga, mendesak pemerintah agar lebih selektif dalam memberikan gelar pahlawan ke depan. Gelar tersebut seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang benar-benar layak—mereka yang berpegang teguh pada nilai moral dan rela berkorban demi rakyat, bukan yang justru mengorbankan rakyat demi kekuasaan.
Komentar