Dokumen kelayakan tersebut diperlukan untuk menelaah opini BPK sebelum legislatif mengeluarkan rekomendasi terkait anggaran daerah.
“Kalau pemerintah daerah ingin tertib administrasi, ya tunggu dahulu. Lewat LHP ini, nanti akan kita lihat rekomendasi BPK seperti apa, penilaian mereka terhadap LPJ semua RW se-Kota Bekasi itu bagaimana, supaya DPRD bisa membuat rekomendasi,” tegasnya.
Pernyataan Ketua DPRD ini sekaligus merespons kabar yang beredar dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota yang sebelumnya menyebut dana tersebut sudah bisa dicairkan selama ada pengajuan.
Sardi berpandangan, seluruh proses pencairan sebaiknya ditahan hingga hasil audit resmi keluar guna menghindari temuan atau masalah hukum di kemudian hari.
Terkait kapan kepastian dana tersebut bisa dinikmati oleh aparatur RW untuk pembangunan wilayah, Sardi memperkirakan proses audit akan selesai pada pertengahan tahun ini.
“Kita kan tidak tahu opini BPK terhadap laporan keuangan kita ini seperti apa. Mudah-mudahan bulan Juni sudah selesai harusnya,” tutupnya.(Adv/DPRD)
Komentar