“Kajian ini melibatkan banyak elemen, termasuk kawan-kawan dari partai politik. Kami ingin poin-poin yang objektif, yang benar-benar dirasakan dalam proses internal mereka,” ujar Budi di Gedung Merah Putih.
KPK melihat adanya korelasi antara jabatan tanpa batas dengan potensi korupsi. Budi bahkan menyinggung kasus-kasus di daerah, seperti dugaan pemodal politik dalam kasus Bupati Ponorogo nonaktif, sebagai bukti bahwa sistem yang ada saat ini masih rentan disusupi kepentingan gelap.
Batas dua periode dianggap sebagai “obat” untuk memaksa partai melahirkan pemimpin baru dan menekan dominasi satu figur atau dinasti politik.
Tameng Konstitusi dan Kedaulatan PartaiNamun, niat baik KPK disambut dingin oleh mereka yang menghuni singgasana politik.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengingatkan agar KPK tidak melampaui batas kewenangan yang bisa berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Komentar