Bagi Bima Arya, yang juga petinggi PAN, keberhasilan seorang pemimpin partai bertahan lebih dari dua periode seringkali merupakan bukti kecakapannya membangun organisasi, bukan sebuah dosa sistemik.“Hati-hati, jangan sampai bertentangan dengan UUD. Persoalannya bukan di masa jabatan, tapi pada akuntabilitas dan sistem integritas,” tegas Bima pada Jumat (24/4).
Senada dengan pemerintah, suara keras datang dari NasDem. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa urusan kepemimpinan adalah “urusan dapur” masing-masing partai yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar.“Mau dua, tiga periode, atau selamanya, itu hak partai politik. Tidak bisa diganggu gugat!” seru Sahroni.
Antara Estetika Demokrasi dan Realitas KekuasaanMelihat kegaduhan ini, pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai reaksi negatif partai adalah hal yang wajar.
Baginya, ada benturan antara kepentingan “stabilitas” internal partai dengan kebutuhan “regenerasi” bangsa.
Di satu sisi, pembatasan jabatan memang terlihat sebagai intervensi. Namun di sisi lain, tanpa batasan, partai politik di Indonesia berisiko terjebak dalam sentralisasi kekuasaan yang mematikan dinamika demokrasi.“Pembatasan ini bisa memaksa partai menyiapkan pemimpin baru dan mengikis dinasti politik yang sudah mengakar. Ini akan membuat partai lebih dinamis, tidak hanya bergantung pada satu figur,” urai Jamiluddin.
Komentar