Anita juga menekankan pentingnya perlindungan hak korban, terutama kepastian bahwa seluruh biaya perawatan 54 siswa tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau pihak penyelenggara.
Alarm Lemahnya Pengawasan
Lebih lanjut, Anita menilai kasus ini sebagai alarm keras atas lemahnya sistem perlindungan anak di institusi pendidikan.
Ia mengusulkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) darurat yang mencakup kewajiban uji laboratorium rutin bagi setiap penyedia konsumsi sekolah.
”Pemerintah daerah wajib menyusun standar baku pengelolaan pangan dan membentuk mekanisme audit berkala yang melibatkan komite sekolah serta orang tua siswa agar pengawasan lebih transparan,” pungkasnya. (Ralian)
Komentar