BeTimes.id– Pemerintah telah merilis realisasi investasi di Semester I di 2026 yaitu sebesar Rp. 1.010,6 Triliun atau 49,5% dari target Rp. 2.041,3 Triliun.
Disebutkan juga realisasi investasi ini membuka lapangan kerja sebanyak 1.448.862 pekerjaan, atau Rp.1 Triliun membuka lapangan kerja sebayak 1.433 pekerjaan.
Lokasi proyek investasi selama Semester I di 2026 ini 49,8% berada di Pulau Jawa, dan selebihnya di luar Pulau Jawa. Lima Propinsi teratas dengan realisasi terbanyak yaitu DKI Jakarta Rp. 173 T, Jawa Barat Rp. 138,1 T, Jawa Timur 72,7 T, Sulawesi Tengah 68,7 T, dan Banten Rp. 66,3 T.
Dari lima sektor teratas yang membuka lapangan kerja, sektor kedua yang banyak membuka lapangan kerja adalah pembangunan Data Centre sebesar Rp. 114 T (11,3%), yang memang berorientasi teknologi.
Tentunya perlu kita apresiasi dengan capaian ini, khususnya pembukaan lapangan kerja yang mencapai 1,44 juta lapangan kerja. Dalam Semester II pada 2026 diharapan lebih banyak lagi pembukaan lapangan kerja sehingga bisa mencapai lebih dari 3 juta lapangan kerja terbuka selama 2026 ini.
Dengan capaian ini seharusnya Pemerintah juga bisa menginformasikan lebih spesifik, dari 1,44 juta lapangan kerja tersebut, berapa banyak lapangan kerja formal dan berapa yang informal yang dibuka.
Badan Gizi Nasional (BGN) saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu menyatakan Program MBG telah membuka lapangan kerja sebanyak 1.197.500 untuk para relawan MBG, yang memang masuk kategori sektor informal.
Pembukaan lapangan kerja formal yang lebih besar akan lebih memberikan kualitas lapangan kerja yang memastikan adanya kepastian upah, jam kerja, jaminan sosial, K3, dsb.
Pembukaan lapangan kerja formal yang lebih banyak akan mampu menetralisir PHK yang masih terjadi saat ini, yaitu pekerja terPHK akan lebih cepat masuk dunia kerja formal lagi. Diharapkan lebih banyak di sektor manufaktur yang masih berorientasi padat karya.
Di Juni 2026 PMI (Purchasing Manager Index) Manufacture pada posisi 46,9, yang mengindikasikan terjadi pelambatan sektor manufaktur, yang berpotensi menciptakan PHK berikutnya.
Memang kecenderungannya, investasi yang masuk lebih berorientasi padat modal dan teknologi serta lebih menggunakan AI, yang memang tidak membuka banyak lapangan kerja seperti sektor padat karya.
Kecenderungan ini bisa dilihat dari realiasasi investasi yang banyak ke sektor pembangunan data centre, dan provinsi yang dituju lebih banyak di provinsi dengan Upah Minimum yang tinggi seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Timur serta Banten.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah. Masih adanya Pengangguran Terbuka sebanyak 7,4 juta orang dan Pekerja Setengah Penganggur 11,6 juta, yang memang mereka masih berusaha mencari kerja yang layak, serta tumbuhnya angkatan kerja 2 sampai 3 juta orang setiap tahun, masih banyaknya PHK, serta SDM Angkatan kerja kita yang masih 53% adalah lulusan SMP dan ke bawah, merupakan pekerjaan rumah pemerintah untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak, khususnya di sektor padat karya, agar seluruh rakyat mampu mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sesuai amanat Konstitusi kita.
Memang sangat diharapkan pembukaan lapangan kerja formal di sektor padat karya lebih banyak agar mampu menampung jumlah pencari kerja yang banyak tersebut.
Saya berharap Dananatara membantu pembukaan lapangan kerja formal di sektor padat karya, sehingga bisa merekrut angkatan kerja kita dengan kondisi pendidikan formal dan skill yang ada saat ini, yang telah disampaikan di atas.
Dengan kondisi tren industri ke depan dan kondisi SDM kita saat ini, pelatihan menjadi kunci utama untuk menjawab dua hal tersebut.
Pemerintah harus membuka akses pelatihan kepada seluruh Angkatan kerja untuk agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dunia industri.
Mengingat pentingnya Pelatihan maka dalam UU Ketenagakerjaan baru yang akan dibahas DPR dan Pemerintah, seharusnya pelatihan dijadikan salah satu Sarana Hubungan Industrial yang mendapat dukungan anggaran cukup.
Saat ini ada delapan sarana hubungan industrial, dan dengan hadirnya Pelatihan maka konteks hubungan industrial kita akan semakin mendukung iklim investasi kita.
Untuk memastikan pengelolaan progran pelatihan lebih efisien dan efektif dibutuhkan kehadiran Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Nasional yang juga diusulkan diatur dalam UU Ketenagakerjaan baru nantinya.
Seluruh program pelatihan dan pemagangan yang ada saat ini dikelola secara terpisah pisah, nantinya diharapkan dikelola oleh satu badan nasional tersebut, termasuk untuk mensertifikasikan SDM kita.
Pemerintahan Prabowo harus terus berupaya membuka lapangan kerja formal lebih banyak dengan menciptakan iklim investasi baik yang menumbuhkan kepercayaan investor luar maupun dalam negeri.
Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri dengan berbagai komitmen investasi harus ditindaklanjuti dengan serius agar komitmen tersebut menjadi riil masuk ke Indonesia.
Demikian juga mencetak SDM handal yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dunia industri harus segera direalisasikan dengan dukungan anggaran yang cukup. (Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia-OPSI )