Dr.Carwinda
BeTimes.id– Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Dr. Carwinda mengatakan terus menyasar perekaman KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun.
Program Kampus 17 (Perekaman Penduduk Usia 17 Tahun), dilakukan dengan menyasar ke SMA, SMK dan MA dan sudah berlangsung lama.
Seperti hari Selasa mendatang, perekaman akan dilakukan ke SMKN Tarumajaya dan SMAN 9 Tambun Selatan, Kamis SMKN I Babelan dan SMAN 2 Cikarang Utara. Petugas sudah dijadwalkan ke sana, makanya jauh hari sudah dikomunikasikan ke pihak sekolah.
Murid yang sudah berusia 16-17 tahun, akan dilakukan perekaman. Memang sewaktu libur sekolah, sebagian sudah ada yang melakukan perekaman di kantor Kecamatan. Namun, bagi yang belum, bisa dilayani di sana, dan diharapkan pihak sekolah supaya menghimbau anak didiknya untuk mengikutinya.
Diakui, ada juga sekolah yang belum siap. “Kami hanya menghimbau, karena memang tidak ada kewajiban sekolah untuk perekaman itu. Hanya saja, Disdukcapil menawarkan kerjasama, untuk mempermudah para siswa, ” katanya.
Pihaknya sudah menjadwalkan sekolah yang akan dikunjungi setelah dikordinaskan lebih dulu ke pihak sekolah.
Sudah ada data di Disdukcapil tentang nama-nama anak berusia 16-17 tahun walau tidak menyebut kelas berapa. “Diharapkan pihak sekolah koperatif membantu agar program ini berjalan dengan baik, ” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ini.
Diakui, ada juga sekolah yang belum siap. “Kami akan memberikan pelayanan kepada sekolah yang sudah bersedia, ” katanya.
Selama ini, banyak juga siswi yang belum siap. Dengan keluhan belum berdandan, makanya Disdukcapil mempersilahkan siswi berdandan lebih dulu sebelum dilakukan perekaman.
Makanya sejak awal dikasih tahu agar anak siap-siap dan diperbolehkan menggunakan baju yang berbeda waktu berfoto, dan setelah selesai perekaman bisa pakai lagi seragam sekolah.
Disinggung mengenai target, dikatakan Disdukcapi tidak ada target, karena perekaman terus berjalan dan dinamis bisa berubah.
Mengenai blanko, selama ini cukup, karena setiap minggu Kemendagri memberikan 8000 blanko. “Wajib diambil setiap minggu ke Kemendagri, dan aturannya seperti itu,” katanya.
Blanko KTP bersumber dari APBN, tapi karena ada batasan alokasi, daerah bisa membeli dengan menggunakan tangan Kemendagri dengan anggaran hibah. Tahun lalu Pemkab Bekasi memberikan hibah Rp. 1,5 miliar untuk memdapatkan 140.000 blanko, tapi sudah habis bulan Juni lalu.
Setiap hari rata-rata kebutuhan sekitar 2000 blanko. Selain untuk KTP baru, banyak juga karena KTP rusak, seperti foto sudah buram, angka atau huruf yang hilang.
Ia menjelaskan, perekaman secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis dengan sasaran siswa yang sudah berusia 16-17 tahun.
“Petugas perekaman dibagi menjadi dua tim, sehingga dalam satu hari terdapat dua lokasi pelayanan. Dengan jadwal Selasa dan Kamis, maka dalam satu pekan dapat menjangkau empat sekolah,” jelasnya.
Disdukcapil optimistis target perekaman dapat diselesaikan sesuai yang telah direncanakan.
Disdukcapil berharap tidak ada lagi warga pemula yang terlambat melakukan perekaman KTP elektronik sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan khususnya generasi muda yang baru memasuki usia dewasa.
Berbagai terobosan sebagai langkah nyata untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di daerah industri terbesar di Asia Tenggara ini,” kata Carwinda.(hem)