BPBD Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan air ke masyarakat terdampak di 55 desa.
BeTimes.id– Bantuan air yang telah disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi hingga Minggu (11/10) pukul 22.00 WIB mencapai 16.060.275 liter bagi warga terdampak kekeringan di 55 desa meliputi 15 Kecamatan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas penanganan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Penanganan kekeringan terus kami lakukan melalui distribusi air bersih dan air minum. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur terkait agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi,” ujarnya.
Berdasarkan data infografis BPBD Kabupaten Bekasi per 11 Oktober 2026 pukul 22.00 WIB, dampak kekeringan tercatat di 373 titik lokasi kejadian. Kondisi tersebut berdampak terhadap 38.022 kepala keluarga atau sekitar 112.385 jiwa yang mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih.
Dodi menjelaskan, penanganan kekeringan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting karena wilayah terdampak cukup luas. Kami terus mengarahkan bantuan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan,” tuturnya.
Dari total bantuan air yang tercatat, BPBD Kabupaten Bekasi menyalurkan 4.795.000 liter, BPBD Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.645.000 liter, PMI sebanyak 2.623.075 liter, serta BPBPK Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 2.535.400 liter melalui dukungan distribusi air.
Menurut Dodi, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kekeringan. Selain distribusi air, penyediaan sarana pendukung diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
“Penanganan di lapangan tidak hanya berfokus pada pengiriman air, tetapi juga membutuhkan dukungan sarana dan koordinasi. Kami berupaya agar distribusi bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” ungkapnya.
Bantuan lainnya berasal dari Yayasan Sinergi Cahaya Kamil sebanyak 224.000 liter, Baznas Kabupaten Bekasi sebanyak 120.000 liter, dan Ambulance Mercy sebanyak 48.000 liter, serta sejumlah perusahaan dan organisasi lainnya. Dukungan sarana juga mencakup penyediaan toren air, sumur bor, dan air mineral.
Dikatakan, penanganan kekeringan juga diarahkan untuk mengurangi dampak terhadap sektor pertanian, mengingat kondisi kekeringan tidak hanya memengaruhi kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga kegiatan produksi pertanian masyarakat.
“Penanganan tidak hanya menyasar kebutuhan air masyarakat, tetapi juga kami dorong untuk mendukung sektor pertanian yang terdampak kekeringan,” jelas Dodi.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, sebanyak 539 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan. Lahan tersebut tersebar di sembilan kecamatan dan 28 desa, sehingga diperlukan penanganan terpadu untuk mendukung pemulihan kondisi pengairan di wilayah terdampak.
Dodi mengatakan, berbagai langkah teknis terus didorong melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk menangani dampak kekeringan, baik terhadap masyarakat maupun infrastruktur pengairan dan lingkungan sekitar.
“Semua upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Upaya penanganan dilakukan melalui distribusi air sekaligus dukungan terhadap sejumlah langkah teknis, antara lain normalisasi saluran irigasi, pompanisasi di wilayah pertanian, penertiban bangunan liar di aliran sungai, serta pembersihan dan pengangkutan sampah.
BPBD Kabupaten Bekasi juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Distribusi bantuan diarahkan ke lokasi yang mengalami kebutuhan air paling mendesak dengan melibatkan perangkat daerah, kecamatan, desa, TNI/Polri, PMI, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan unsur lainnya.
“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan akses air. Penanganan akan terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan,” katanya.