“Kami menilai, pernyataan Fadli Zon merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan dengan cara meniadakan keberadaan tragedi tersebut dari memori bangsa ini. Ini adalah bentuk kekerasan kedua terhadap para korban, dari kekerasan fisik menjadi kekerasan simbolik dan historis.
Lebih lanjut, Simso melanjutkan, Fadli Zon menyimpan dendam sejarah terhadap gerakan Reformasi 1998. “Reformasi itulah yang menggulingkan kekuasaan otoriter Orde Baru dan membuat Fadli Zon kehilangan posisi sebagai anggota MPR dari utusan Golongan yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto pada tahun 1997.
Dalam tuntutan tersebut, aliansi organ 1998 menuntut Fadli Zon segera meminta maaf secara terbuka kepada korban kekerasan seksual tragedi Mei 1998.
Menuntut Presiden Prabowo Subianto segera memberhentikan Fadli Zon dari jabatannya sebagai Menteri Kebudayaan karena pernyataannya bertentangan dengan semangat keadilan, kemanusiaan, dan nilai reformasi.
“Bila dalam waktu 30 hari sejak siaran pers ini dikeluarkan, Fadli Zon tidak menyampaikan permintaan maaf, kami akan menggelar Aksi Nasional dengan 15.000 massa di depan Kementerian Kebudayaan, dan melakukan mobilisasi serentak di berbagai kota di Indonesia,” ucapannya. (ralian)
Komentar