BeTimes.id–Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) angkat bicara terkait rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sedang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut GAMKI, rekrutmen Komisioner KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada sistem merit serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kearifan lokal dan keterwakilan.
“Seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang sedang berlangsung untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan dengan sistem merit, dimana para komisioner dipilih karena kemampuan, kompetensi, dan integritasnya. Selain itu juga harus memperhatikan faktor keterwakilan, perimbangan, kearifan lokal, dan nilai-nilai Keindonesiaan,” kata Ketua Umum DPP GAMNKI Sahat Martin Philip Sinurat, dalam keterangannya, Sabtu (8/7).
Sahat menilai, komposisi anggota KPU dan Bawaslu yang representatif dan berkualitas di setiap daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti Pemilu 2024.
Sebaliknya, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu juga bisa menurun jika komposisi anggota KPU dan Bawaslu tidak berdasarkan sistem merit dan tidak memenuhi prinsip-prinsip keterwakilan, perimbangan, kearifan lokal, dan Keindonesiaan.
“Siapapun berhak untuk mengikuti tahapan seleksi jika memenuhi syarat dan kriteria. Kami harap yang terpilih telah menimbang faktor kompetensi, perimbangan, keterwakilan, dan kearifan lokal di setiap daerah. GAMKI percaya Tim Seleksi serta Pimpinan KPU dan Bawaslu RI dapat memutuskan dengan bijak dan adil dalam menentukan komposisi anggota KPU dan Bawaslu di setiap daerah di Indonesia,” ujar Sahat.
Komentar