Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja didampingi para kepala dinas terkait menghadiri rapat pembahasan program strategis pemerintah daerah bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi
BeTimes.id– Perkuat evaluasi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengikuti Rapat Terbatas bersama Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Ruang Rapat Anggrek PT. Pupuk Kujang Cikampek, Selasa (23/12).
Rapat tersebut membahas sejumlah program prioritas Pemkab Bekasi, mulai dari infrastruktur, kesehatan, penataan bangunan liar, hingga optimalisasi anggaran daerah sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat memberikan arahan terkait pemenuhan program-program mandatory yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah infrastruktur, di mana realisasi anggaran Kabupaten Bekasi telah melampaui batas minimal yang ditetapkan.
“Untuk infrastruktur, mandatory kita 7,5 persen, dan saat ini sudah mencapai sekitar 8,3 persen. Ini tentu menjadi capaian yang baik,” ujar dr Asep.
Di bidang kesehatan, Pemkab Bekasi juga didorong untuk terus memperkuat layanan dasar masyarakat. Saat ini, Kabupaten Bekasi baru memiliki empat Puskesmas rawat inap. Ke depan, Pemkab Bekasi menargetkan agar setiap Puskesmas dapat dilengkapi layanan rawat inap, minimal satu unit, guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Harapannya, masyarakat yang sakit tidak harus langsung ke rumah sakit, tetapi dapat ditangani lebih dulu di Puskesmas,” jelasnya.
Terkait penanganan dan penataan bangunan liar, dr Asep menuturkan bahwa langkah penertiban telah dilakukan pada masa Bupati Bekasi sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan upaya penataan lingkungan, di antaranya melalui pemagaran area serta penanaman pohon kelapa.
“Kami juga membahas rencana pelebaran Jalan Pilar–Sukatani yang ke depan akan ditindaklanjuti melalui proses pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi dukungan anggaran, dr Asep menyebutkan bahwa Kabupaten Bekasi memperoleh alokasi signifikan, termasuk untuk sektor irigasi.
“Untuk anggaran irigasi telah mencapai 2,3 persen, melampaui ketentuan mandatory sebesar 2 persen, dengan dukungan anggaran sekitar Rp67 miliar,” terangnya.
Terkait pemerataan dan efektivitas pelaksanaan program, dr Asep mengatakan saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan di lapangan.
Lebih lanjut, dr Asep menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat mengarahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk meningkatkan semangat dan kinerja, khususnya dalam perencanaan serta penyerapan anggaran ke depan.
“Yang ditekankan adalah bagaimana APBD dirancang dengan baik, penyerapannya maksimal, dan Silpa dapat ditekan. Kita semua harus kembali bersemangat dan fokus pada kinerja,” pungkasnya.(***)
Komentar