Presiden Prabowo Subianto ketika menjenguk korban di RSUD Kota Bekasi
BeTimes.id–Sisa-sisa benturan keras pada Senin malam itu masih membekas jelas di emplasemen Stasiun Bekasi Timur. Di bawah temaram lampu stasiun, sebuah gerbong KRL khusus perempuan tampak meringkuk ringsek, kini terbungkus terpal biru yang kontras dengan garis polisi yang melingkarinya.
Di balik terpal itu, tersimpan memori kelam tentang bagaimana perjalanan pulang yang rutin berubah menjadi tragedi maut yang merenggut 15 nyawa.
Senin, 27 April 2026, seharusnya menjadi malam yang biasa bagi para komuter. Namun, maut justru bermula dari sebuah taksi listrik yang nekat menerobos palang pintu manual di kawasan Bulak Kapal, Ampera. Di sana, pengamanan jalur kereta api hanya bergantung pada sebilah bambu dan kerelaan warga sekitar yang menjaga demi recehan rupiah. Taksi itu tertemper KRL, memicu reaksi berantai yang tak terbayangkan.
Benturan pertama itu diduga merusak sistem persinyalan. Akibatnya, KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya yang tengah melaju kencang tak mendapatkan peringatan tepat waktu. Di tengah kegelapan, kereta cepat itu menghantam KRL Cikarang Line yang sedang tertahan di Stasiun Bekasi Timur. Suara dentuman logam yang beradu seketika memecah kesunyian malam, diikuti jerit histeris dari 84 korban luka yang terjebak di dalam rangkaian besi yang remuk.
Presiden Menjawab “Masalah Klasik”
Selasa pagi, suasana haru menyelimuti RSUD Kota Bekasi saat Presiden Prabowo Subianto tiba untuk menjenguk para korban. Gurat keprihatinan nampak jelas di wajahnya. Bagi Prabowo, insiden ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan cermin dari masalah sistemik yang telah lama dibiarkan.
“Kita semua prihatin, kaget. Secara garis besar, banyak lintasan kereta api kita yang tidak terjaga. Di Jawa saja ada 1.800 titik seperti ini,” ujar Prabowo dengan nada tegas di lobi RSUD.
Presiden tak datang dengan tangan hampa. Ia menginstruksikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk mengamankan ribuan perlintasan sebidang di Indonesia. Di Bekasi, solusi permanen berupa flyover akan segera dibangun. “Saya sudah setujui, langsung bantuan Presiden,” tambahnya, seraya memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung penuh oleh negara.
Debat Kewenangan di Tengah Investigasi
Namun, di tengah duka, isu klasik soal kewenangan mencuat. Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil Siradj, menegaskan bahwa tanggung jawab pengamanan perlintasan sebidang selama ini kerap salah alamat.
“Bikin palang pintu itu bukan kewajiban KAI. Ini banyak orang yang tidak tahu,” tegas Said. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, Kemenhub, dan Kemendagri sering kali terbentur anggaran. Satu palang pintu otomatis yang layak dibanderol Rp 3 miliar—sebuah angka yang kerap membuat nyali pemerintah daerah ciut hingga akhirnya membiarkan bambu manual tetap bertengger di jalur maut.
Menanti Transparansi
Hingga Rabu pagi, operasional stasiun belum pulih sepenuhnya. Delapan perjalanan kereta jarak jauh terpaksa dibatalkan, menyisakan ruang bagi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyisir setiap inci kerusakan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani, mengingatkan bahwa investigasi ini tidak boleh sekadar formalitas. “Publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka. Ini alarm serius bagi sistem transportasi nasional,” tegasnya.
Kini, jalur rel di Bekasi Timur mungkin mulai kembali dilewati kereta secara terbatas. Namun, bagi keluarga 15 korban yang telah tiada, luka ini akan menetap lama. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa di era transportasi modern, keselamatan seharusnya tidak boleh digantungkan pada sebilah bambu dan keberuntungan. (ralian)
Komentar