Ia memaparkan data pemantauan di Indonesia yang menunjukkan bahwa sebanyak 354 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029 (sekitar 60 persen) terafiliasi dengan jaringan bisnis.
“Dengan potret DPR selama lima tahun ke depan tersebut, dikhawatirkan kinerja mereka tidak akan lebih baik. Berkaca pada kinerja legislasi DPR periode 2019–2024, hanya sekitar 9,3 persen yang selesai dari 264 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan DPR periode 2014–2019 yang mencapai 17 persen, atau periode 2009–2014 yang mencapai 26,7 persen,” beber Febry.
Di akhir penjelasannya, Febry menyimpulkan bahwa ketiadaan pembatasan jabatan menyumbat proses regenerasi politik dan memicu disfungsi peran anggota legislatif akibat kejenuhan politik.
“Dengan dibatasinya periode masa jabatan DPR, hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat dipenuhi secara adil. Kita akan mendapatkan tenaga dan pikiran baru yang penuh idealisme untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (ralian)