Rio, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, mendesak negara untuk melakukan penyelidikan yustisia dan pengadilan koneksitas demi menegakkan kebenaran serta memberikan rasa keadilan.
Ia menambahkan, perlawanan terhadap praktik hukum yang timpang harus terus dihidupkan. Rio mengingatkan bahwa di era modern, demokrasi tidak lagi mati melalui kudeta militer, melainkan secara perlahan melalui intervensi lembaga demokrasi dan perubahan undang-undang demi kepentingan penguasa (autocratic legalism).
“Kader PDI Perjuangan Jaktim harus menjadi garda terdepan dalam mengkritisi kebijakan otoriter dan membela hak-hak sipil rakyat,” tegas mantan aktivis GMNI tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Cabang PDI Perjuangan Jaktim, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa partainya akan tetap konsisten menyuarakan aspirasi rakyat dan menjadi partai yang kritis. Meski demikian, pihaknya bersiap mengawal program pemerintah jika terbukti berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam sesi testimoni, saksi sejarah Peristiwa Kudatuli, Yohanes Laga Namang, membagikan pengalamannya saat dipaksa menjadi tersangka oleh rezim Orde Baru dan didampingi oleh almarhum aktivis HAM, Munir Said Thalib.