“Saya enggak ada, ‘oh yang ini mesti kubayar sendiri,’ Enggak bisa ya saya enggak mau itu. Semuanya trust in system, ya. Tidak trust in person,” jelas Sudaryono.
Dia menambahkan, Lembaga yang dipimpinnya ingin sah, bagus, dan benar sesuai dengan mekanisme yang ada dalam menyelesaikan. “Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah,” tambah Sudaryono.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari membeberkan komposisi tunggakan Rp 1,6 triliun yang tersebar di berbagai pos kegiatan. Pertama, belanja bahan untuk membeli seragam, KLB, call center, sendok, dan lain-lain sebesar Rp 16,1 miliar
Kedua, sertifikasi SPPG sebesar Rp 111 miliar. Ketiga, jasa konsultan Rp 200 juta. Keempat, sewa kendaraan insidentil Rp 121 juta.
“(Kelima) Honor narasumber (kegiatan Bimtek penjamah makanan Rp 812 juta), tapi mohon maaf kami masih banyak utang ke tempat lain,” ujar Arumsaridalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Jakarta Pusat, Jumat (17/7).