“Target konkretnya adalah menyamakan persepsi mengenai langkah penyelesaian masalah agraria, khususnya percepatan penanganan konflik melalui penetapan objek reforma agraria di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Selain itu, kami ingin memastikan program PTSL berjalan transparan dan tepat sasaran,” tegas mantan Ketua GMNI Jakarta tersebut.
Menariknya, dalam kegiatan ini langsung dibentuk Forum Perjuangan Warga untuk Tanah Rakyat di setiap perwakilan wilayah yang hadir. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi tindak lanjut pasca-acara sekaligus ruang pemantauan laporan lapangan secara real-time.
Dengan adanya forum tersebut, Pansus diharapkan dapat merespons cepat berbagai kendala di tingkat warga serta menindaklanjuti rekomendasi dialog publik menjadi produk kebijakan DPRD yang berpihak pada kepentingan tanah rakyat.
Diskusi publik ini dipandu oleh Koordinator Front Perjuangan Tanah Rakyat (FPTR), Gilbert Pasaribu, sebagai moderator.
Sejumlah narasumber terkemuka turut hadir dalam forum ini, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI H. Muhammad Giri Ramanda NK, Pakar Reforma Agraria Perkotaan Iwan Nurdin, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh, serta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari. (ralian)