BeTimes.id- Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada serentak pada hari Rabu, 9 Desember 2020 dengan memilih calon kepala daerah yang menolak politik uang serta berkomitmen kepada Pancasila dengan menjaga kemajemukan.
Ketua DPP GAMKI Bidang Demokrasi dan Kepemiluan Harsen Roy Tampomuri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (8/12) mengatakan, pilkada adalah salah satu sarana kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, masyarakat khususnya generasi muda, harus menggunakan hak pilih secara bijak.
“Hasil Pilkada tidak untuk menyengsarakan ataupun memecah-belah masyarakat tetapi untuk membawa kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Mari kita berkomitmen untuk menolak politik uang dan memilih calon yang berkomitmen menjaga kemajemukan di daerah kita masing-masing,” tegas Harsen yang juga Koordinator Nasional Lembaga Advokasi dan Pendidikan Pemilu (LAPP) GAMKI ini.
Demokrasi, tidak hanya pada upaya untuk mendorong demokrasi prosedural saja. Tetapi juga demokrasi substansial.
“Jangan biarkan hak berdemokrasi kita diperjualbelikan dan dibajak oknum-oknum elit dalam pusaran praktek politik uang dan transaksional. Mari sama-sama kita dorong terwujudnya Pilkada berkualitas dan berintegritas,” ujar Harsen yang sedang mengambil Program Doktor di Universitas Indonesia itu.
Ketua Pengarah LAPP GAMKI Yanuserius Zega menyampaikan, pemilihan kepala daerah merupakan momentum untuk membuktikan bahwa rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah.
“Kami mengajak semua warga, khususnya teman-teman muda untuk datang ke TPS serta mengajak masyarakat di lingkungan kita untuk menggunakan hak pilih dengan mengikuti protokol kesehatan. Partisipasi dan keaktifan generasi muda sangat diharapkan agar angka golput dalam Pilkada rendah,” sambungnya yang juga merupakan Wakil Sekretaris Umum DPP GAMKI.
Ia mengajak masyarakat untuk memilih kepala daerah yang memiliki rekam jejak yang baik, memiliki visi misi yang menjawab kebutuhan daerah, serta berkomitmen menjaga keberagaman dan toleransi.
“Jangan pilih pemimpin yang membagi-bagikan uang, menggunakan politik identitas untuk menjatuhkan calon lainnya, ataupun menjanjikan adanya peraturan daerah berdasarkan agama tertentu. Calon kepala daerah seperti itu tidak layak dipilih karena menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan,” tegas Yanser sapaan akrabnya.
Alumni magister Universitas Indonesia ini juga menyampaikan kondisi pemerintahan saat ini dimana masih ada terjadi korupsi di berbagai jajaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
“Kita mengecam dan menyayangkan adanya kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi. Salah satu alasan terjadinya korupsi adalah karena kepala daerah ini melakukan politik uang sewaktu pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu jangan pilih kandidat yang melakukan politik uang, karena besar kemungkinan dia akan korupsi jika terpilih sebagai kepala daerah,” kata Yanser.
“Mari para pemuda mengambil peran untuk datang memilih ke TPS, mengajak warga menggunakan protokol kesehatan, serta jangan pilih kandidat yang melakukan politik uang. Mari kita wujudkan Pilkada yang berintegritas demi masa depan kita bersama,” ujar Yanser. (Ralian)
Komentar