Sebab, menurut dia, kontroversi ini menyangkut eksistensi dan kredibilitas kelembagaan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional , independen dan akuntabel.
“Publik berhak mendapatkan jawaban tuntas agar tidak muncul dugaan-dugaan liar dan agar ke depan tidak terjadi praktik serupa yang merusak demokrasi dan kelembagaan,”tambahnya.
Singkatnya, Jeirry mengatakan, pembatalan keputusan adalah langkah awal, tetapi pertanggungjawaban publik tetap harus dituntaskan.
Menurutnya, tak boleh digantung. Integritas KPU bukan hanya diukur dari keberanian menarik keputusan yang keliru, tetapi juga dari kesediaannya menjelaskan asal-usul dan proses pengambilan keputusan yang kontroversial itu.”Jadi, saya kira, publik masih menunggu penjelasan lanjutan dari KPU,” tandasnya. (ralian)
Komentar