PIKI: Intoleransi dan Kekerasan Menjadi PR  di Pemerintahan Jokowi 

Politik181 Dilihat

BeTimes.id – Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) melihat di tengah pergumulan menghadapi wabah Covid-19, juga persoalan kekerasan di Papua dan intoleransi masih menjadi “pekerjaan rumah (PR)” bersama untuk diselesaikan Pemerintahan Joko Widodo. 

“Kita melihat intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, nampaknya mengalami peningkatan, Kekerasan dan pembunuhan terjadi terhadap sesama manusia. Rajutan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa terancam koyak ” kata Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 DPP PIKI yang digelar secara Hybrid atau pertemuan fisik dan virtual, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu (12/12).

Rakernas PIKI III bertajuk “Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa” (Amsal 14:34), dengan sub subtema “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Demi Peningkatan Derajat Peradaban Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”.

Hasil Rakernas memutuskan, pelaksanaan Kongres ke-6 DPP PIKI yang digelar secara hybrid pada 27 Februari 2021.

Lebih lanjut, Baktinendra mengemukakan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal tengah mengalami distorsi pemahaman dan interpretasi, sehingga hakekatnya tidak lagi menjadi sumber dari segala sumber hukum.

“Dalam situasi seperti itulah saya Ingin menegaskan sekali lagi bahwa kebenaran itu ada, yakni kebenaran meninggikan derajat bangsa. Dan kita harus mempertahankan kebenaran itu dan menyebarluaskan serta melakukannya,” imbuhnya.

Baktinendra mengatakan, kerajaan Allah ada di dalam setiap orang percaya. Salah satu cirinya adalah kebenaran dan keadilan.

“Sebagaimana Yesus katakan bahwa Kerajaan Allah ada di dalam kamu, dan ada diantara kamu. Dan salah satu cirinya adalah kebenaran dan keadilan,”tukasnya.

Menurutnya, PIKI terpanggil bersama lembaga keumatan lainnya seperti GMKI, GAMKI, GSKI, PWKI dan PGI untuk tetap hadir dan turut ambil bagian memberikan kontribusi konstruktif di tengah pergumulan bangsa.

“Karenanya PIKI bersama seluruh lembaga keumatan Kristen dan komponen bangsa tetap berjuang demi NKRI yang utuh dan berdaulat, masyarakat yang rukun dan aman dalam menjalani hidupnya dengan tatanan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, semangat Sumpah Pemuda, Ideologi Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.

Dewan Penasehat DPP PIKI, Cornelius D Ronowidjojo, berharap agar PIKI ikut memikirkan bersama berbagai peristiwa yang terjadi seperti yang terjadi di Poso, Papua, Nias, Mentawai dan Bitung.

“Sepertinya peristiwa ini terjadi secara sistemik. Ada mastermind yang ingin bikin kacau seluruh Indonesia,”terang Cornelius.

Sementara itu, Ketua Umum PP GMKI terpilih masa bhakti 2020-2022 Jefri Gultom mengatakan menghadapi tantangan dinamika bangsa ini tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. “PIKI, GMKI, GAMKI dan organisasi lainnya justru saling menopang. Jangan berjalan sendiri-sendiri agar tidak hanyut,” ucap dia.

Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat berharap perlunya memikirkan bersama terkait beberapa masalah daerah tertinggal di daerah Indonesia.

“Daerah tertinggal yang ternyata kebanyakan adalah daerah berbasis Kristen. Juga, isu korupsi, stunting dan radikalisme. Saya berharap PIKI bisa menjadi wadah bersama yang bisa memberikan dorongan kepada GAMKI agar bisa berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Saya yakin kita bisa berperan, meskipun kecil perannya,” pungkasnya. (Ralian)

Komentar