Khoirudin menyebut kegiatan reses hanya akan dilakukan dua kali dari rencana tiga kali dalam satu tahun, dengan pengurangan sekitar Rp 100 miliar. “Sama dengan reses Dewan, hanya dua kali, kurang satu. Kurang dipotong Rp 100 miliar, nanti di perubahan,” ujarnya.
Meski demikian, pembahasan APBD 2026 sempat diwarnai ketegangan.Beberapa anggota dewan dari sejumlah fraksi meninggalkan ruang sidang sebelum palu diketuk sebagai bentuk protes terhadap penghapusan subsidi pangan sebesar Rp 300 miliar yang dinilai memberatkan masyarakat kecil.
Khoirudin memastikan, seluruh program prioritas termasuk bansos tetap aman dan akan dibahas lebih lanjut dalam perubahan anggaran pertengahan tahun depan. “Jadi 10 bulan untuk bansosnya aman. Nanti November-Desember kita putuskan di rapat anggaran perubahan pada bulan Juli-Agustus,” tuturnya.
Rincian Komposisi APBD DKI Jakarta 2026 Berdasarkan hasil paripurna DPRD DKI Jakarta, rincian APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah: Rp 71,4 triliun, belanja Daerah kisaran Rp 74,2 triliun. Dalam hal ini mengalami defisit Rp 2,834 triliun Penerimaan Pembiayaan: Rp 9,875 triliun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya: Rp 5 triliun Penerimaan Pinjaman Daerah: Rp 4,822 triliun Pengeluaran Pembiayaan: Rp 7 triliun Penyertaan Modal Daerah (PMD): Rp 5,2 triliun Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo: Rp 1,8 triliun Total APBD 2026: Rp 81,3 triliun Program Prioritas Tetap Jadi Fokus Di tengah keterbatasan fiskal, DPRD DKI Jakarta memastikan bahwa arah kebijakan anggaran tetap berpihak pada masyarakat.
Dikatakan, apresiasi terhadap seluruh anggota dewan yang aktif memberikan masukan selama pembahasan berlangsung. “Saya apresiasi teman-teman yang begitu sayang kepada warga Jakarta. Semua masukan tadi akan kita kawal bersama agar APBD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Komentar