Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi agar struktur anggaran tetap sehat tanpa mengurangi kesejahteraan aparatur.
“Kita mendukung penurunan belanja pegawai, tetapi bukan berarti hanya memangkas. Yang penting adalah bagaimana PAD bisa ditingkatkan, ” jelasnya.
Kamil juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Bekasi berhati-hati dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Alasannya, ketidaksesuaian dengan aturan berpotensi menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai nanti aturan tidak diikuti, lalu berujung pada sanksi atau pemotongan anggaran, ” tegasnya.
Selain itu, Kamil turut menyoroti program Dana Rukun Warga (RW) sebesar Rp 100 juta per RW. Ia menyebutkan, meski realisasi penyaluran anggaran hampir mencapai 100 persen, efektivitas program tersebut belum dapat diukur secara jelas.
“Secara penyaluran hampir seluruhnya terealisasi, tetapi indikator keberhasilannya belum terlihat, ” timpalnya.
Ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan. Kamil mendorong pemerintah daerah melalui sekertaris daerah untuk segera menyusun indikator yg terukur guna melalui efektivitas dan efesiensi program Dana RW.
“Kita membutuhkan indeks pengukuran yg konkret agar dampaknya terhadap pembangunan lingkungan bisa diketahui, “tutupnya. (Adv/DPRD)
Komentar