BeTimes.id– Di tengah ambisi pemerintah mengejar target pemenuhan gizi nasional, sebuah riak muncul dari Senayan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, melayangkan kritik tajam terhadap usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang membuka pintu bagi perguruan tinggi untuk memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bagi Yahya, gagasan “satu kampus satu dapur” ini berisiko menjadi beban baru yang mengaburkan marwah dunia pendidikan. Yahya menekankan bahwa membangun infrastruktur dapur gizi bukanlah perkara sepele.
Selain membutuhkan lahan yang luas, modal yang harus digelontorkan pun tak main-main, yakni mencapai Rp 2 miliar per unit.”Jangan mewajibkan satu kampus, satu dapur. Biarkan kampus membangun sesuai kemampuan dan ketersediaan lahan mereka,” ujar Yahya kepada awak media, Rabu (6/5).
Ia mengingatkan bahwa esensi perguruan tinggi terletak pada Tri Dharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Menambah tanggungjawab pengelolaan dapur komunal dianggapnya berpotensi mendistorsi fokus utama akademisi. “Membangun dapur bukan tugas utama perguruan tinggi,” tegasnya.
Kontradiksi Data dan Bayang-bayang Kualitas
Kritik Yahya juga menyasar pada inkonsistensi kebijakan BGN. Ia menyoroti fenomena aneh: di satu sisi BGN sempat menutup portal pendaftaran SPPG karena dianggap telah melampaui kuota (38 ribu pendaftar dari kebutuhan 33 ribu), namun di sisi lain kini justru menyasar kampus untuk membuka unit baru.
Alih-alih terus mengejar kuantitas, Yahya mendesak BGN untuk memprioritaskan kualitas dari 30 ribu dapur yang sudah ada. Bayang-bayang kasus keracunan makanan di sekolah menjadi kekhawatiran yang nyata. “Jaga kualitasnya, jangan sampai ada lagi kasus keracunan yang membuat siswa trauma,” ungkap politikus tersebut.
Isu Jual Beli Titik: Integritas dalam TaruhanSelain masalah teknis, Yahya juga membawa isu sensitif ke permukaan, dugaan jual-beli titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski sulit dibuktikan secara administratif, laporan dari lapangan menyebutkan adanya tawaran titik dapur dengan imbalan hingga ratusan juta rupiah.”Informasi tersebut sangat mengganggu karena menyangkut integritas BGN,” ucapnya lugas, meminta lembaga tersebut segera menertibkan praktik-praktik ilegal di tingkat akar rumput.
Peluang atau Beban?
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kehadiran SPPG di kampus sebagai peluang besar bagi civitas akademika untuk berkontribusi langsung pada peningkatan gizi masyarakat.
Ia mendorong agar pasokan bahan pangan nantinya bisa dikelola sendiri oleh pihak kampus.
Namun, di mata parlemen, peluang tersebut kini tampak seperti beban yang dipaksakan. Kini, bola panas berada di tangan BGN: apakah mereka akan tetap pada rencana ekspansi ke wilayah akademis, atau memilih untuk membenahi integritas dan kualitas dapur yang telah berdiri. (ralian)
Komentar