“Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar tupoksinya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya,” kata Mafirion dengan nada menyindir saat diwawancarai, Senin (8/6).
Gunungan PR HAM yang Terabaikan
Kritik parlemen ini bukan tanpa dasar fakta di lapangan. Investigasi terhadap situasi pemenuhan hak asasi menunjukkan tren yang belum membaik sepanjang akhir 2025 hingga pertengahan 2026.
Angka intimidasi, kekerasan, serta serangan digital dan fisik terhadap aktivis serta pembela HAM di berbagai daerah dilaporkan masih tinggi.
Mafirion mengingatkan, sebagai pejabat negara yang membawa nama baik kabinet dan Presiden, Pigai seharusnya menyusun strategi untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu yang mandek, membangun sistem perlindungan berlapis bagi aktivis lingkungan dan pembela HAM di daerah konflik agraria.
Serta, lanjut dia, memperkuat edukasi HAM di tingkat akar rumput guna menekan angka kekerasan aparat dan antarkelompok.
“Itu yang seharusnya menjadi prioritas,” pungkas Mafirion.
Analisis Kepentingan: Reformasi atau Kompromi Politik?
Dilihat dari kacamata tata negara, usulan Pigai memang merujuk pada praktik good governance di beberapa negara demokratis barat, di mana posisi manajerial kepolisian sering kali dipegang oleh kaum profesional non-militer/non-polisi demi efisiensi anggaran dan transparansi.
Namun, di dalam negeri, usulan ini dibaca sebagai upaya tawar-menawar politik yang sensitif. Ketika personil Polri kian masif mengisi pos-pos jabatan sipil di kementerian dan BUMN, resistensi dari kalangan sipil menguat. Usulan Pigai dipandang sebagai reaksi atas “perluasan wilayah” Polri tersebut.
Kini, bola panas berada di tangan DPR yang sedang menggodok Revisi UU Polri. Pertanyaannya: Apakah wacana restrukturisasi ini akan benar-benar melahirkan Polri yang modern dan demokratis, atau sekadar menjadi komoditas politik menteri baru yang sedang mencari panggung di luar ranahnya sendiri?. (ralian)
Komentar