“Pansus berkomitmen memastikan redistribusi tanah di ibu kota tidak berhenti pada selembar sertifikat, tetapi juga membuka akses pemanfaatan lahan yang produktif bagi rakyat kecil dan petani urban,” kata Rio.
Rio menambahkan, forum ini menjembatani aspirasi masyarakat dengan jajaran BPN, DPR RI, dan akademisi. Target utamanya adalah menyamakan persepsi dalam mempercepat penanganan konflik agraria di wilayah perkotaan serta memastikan program PTSL berjalan transparan dan tepat sasaran.
Masyarakat menyambut antusias pelaksanaan dialog publik ini. Banyak warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan pertanahan yang sebenarnya telah mereka laporkan ke berbagai instansi sejak lama, namun belum kunjung usai.
Diskusi publik ini dipandu oleh Koordinator Front Perjuangan Tanah Rakyat (FPTR), Gilbert Pasaribu, sebagai moderator.
Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut di antaranya Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh serta Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Vera Revina Sari. (ralian)