BeTimes.id– Kota Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah setelah tempat pembuangan akhir (TPA) dan sejumlah depo di Kabupaten Bantul membatasi pembuangan akibat kapasitas lahan yang sudah penuh.
Menghadapi kondisi darurat tersebut, Gubernur Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya keras mengatasi masalah sampah selama 1,6 tahun terakhir. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah mengalihkan anggaran pembelian mobil dinas wali kota dan wakil wali kota senilai Rp3 miliar untuk pengadaan 600 gerobak sampah.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat menjadi narasumber secara daring dalam Talkshow Best Practices Kepala Daerah PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11).
“Pada saat kampanye Pilkada di Yogyakarta, masalah sampah menjadi bahan kampanye. Hal yang kami realisasikan adalah anggaran Rp3 miliar untuk beli mobil wali kota dan wakil wali kota kami gunakan untuk beli 600 gerobak sampah,” ungkap Hasto.
Meski demikian, Hasto mengakui bahwa tumpukan sampah masih kerap dijumpai di pinggir jalan mengingat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, Pemkot Yogyakarta menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan harus melibatkan peran aktif masyarakat melalui Gerakan “Mas Jos” (Masyarakat Jogyakarta Olah Sampah, yang juga dipelesetkan menjadi “Mas Jangan Omong-omong Saja”).
Gerakan Mas Jos berfokus pada lima langkah utama: memilah sampah sesuai jenis, menyalurkan sampah organik ke bank sampah, mengolah sampah organik, menghabiskan makanan, serta membiasakan penggunaan wadah berulang. Selain itu, pemkot juga berencana mengurangi jumlah depo, memperkuat edukasi publik, dan mengevaluasi efektivitas gerakan secara berkala.
Sebagai langkah bernilai ekonomis, Kota Yogyakarta turut memprakarsai pembuatan 1.000 teba untuk mengelola sampah organik. Hasto juga mengajak pengelola hotel dan restoran agar sisa makanan yang layak konsumsi tidak dibuang begitu saja, melainkan dikelola kembali oleh Pemkot untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Solusi Pengelolaan dari Berbagai Daerah
Dalam diskusi hibrid yang sama, sejumlah kepala daerah turut memaparkan strategi inovatif penanganan sampah di wilayah masing-masing.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa keterbatasan APBD di daerahnya disiasati dengan melibatkan para siswa sekolah untuk mengumpulkan sampah dan menukarkannya dengan sistem poin. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengandalkan metode Zero Waste To Money yang mengintegrasikan pengelolaan dari hulu ke hilir secara mandiri tanpa mengoperasionalkan TPA, sehingga berhasil menekan biaya operasional secara signifikan.
Adapun Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, turut mengajak kader partai untuk mengoptimalkan pemanfaatan sampah menjadi Eco Enzyme guna membantu menekan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.
Diskusi hibrid ini turut menghadirkan sejumlah kepala daerah lainnya, termasuk Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (ralian)
Komentar