BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPC PIKI) Kota Bekasi mengkritisi hasil akhir seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Bekasi periode 2026–2031. Organisasi tersebut menilai proses penjaringan hingga penetapan kandidat masih jauh dari prinsip akuntabilitas, transparansi publik, dan etika tata kelola lembaga independen.
Ketua DPC PIKI Kota Bekasi, Pendeta Saud Sigalingging, menyatakan bahwa sejak awal tahapan seleksi, akses masyarakat terhadap rekam jejak dan rekapitulasi penilaian para kandidat sangat terbatas. Menurutnya, publik tidak diberi ruang memadai untuk memverifikasi maupun memberikan masukan atas profil calon yang akan mengawal kebijakan pendidikan daerah.
“Dewan Pendidikan adalah lembaga independen yang memegang peran moral dan strategis bagi masa depan generasi muda di Kota Bekasi. Jika proses seleksinya sejak awal diwarnai ketidakjelasan kualifikasi dan potensi konflik kepentingan, bagaimana lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara independen dan kritis? Kami mendesak adanya transparansi total atas proses seleksi ini,” ujar Pendeta Saud dalam keterangan tertulisnya.
Dalam catatannya, PIKI Kota Bekasi menyoroti tiga persoalan utama dalam hasil seleksi tersebut:
a). Keterwakilan Unsur ASN: PIKI mempertanyakan lolosnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jajaran calon terpilih. Meski tidak dilarang secara eksplisit oleh aturan formal, syarat kualifikasi calon semestinya berasal dari unsur pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, dan lembaga kemasyarakatan. Kehadiran unsur birokrasi dikhawatirkan mengaburkan independensi Dewan Pendidikan sebagai mitra kritis pemerintah daerah.
b). Potensi Konflik Kepentingan: Ditemukan indikasi lolosnya anggota maupun pengurus aktif partai politik. Masuknya pengurus partai politik dinilai berpotensi memicu tarik-menarik kepentingan dan mencederai etika tata kelola lembaga independen yang seharusnya steril dari politik praktis.
c). Minimnya Keterbukaan Informasi: Proses penetapan akhir dan kriteria detail kelolosan dinilai tertutup dan belum sepenuhnya menjalankan prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Menyikapi temuan tersebut, DPC PIKI Kota Bekasi menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan Panitia Seleksi (Pansel):
- Membuka Akses Informasi: Mendesak Pansel dan Pemkot Bekasi memublikasikan rekam jejak, representasi kualifikasi unsur, serta hasil evaluasi seluruh calon yang dinyatakan lolos.
- Evaluasi Ulang Kandidat: Meminta Wali Kota Bekasi meninjau ulang penetapan kandidat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan politis maupun ketidaksesuaian kualifikasi unsur, termasuk dari kalangan ASN.
- Perbaikan Standar Seleksi: Mendorong Pemkot Bekasi menerapkan mekanisme seleksi berbasis meritokrasi, transparan, dan partisipatif dalam pengisian jabatan lembaga publik independen di masa mendatang.
PIKI Kota Bekasi menegaskan akan terus mengawal tata kelola pendidikan di Kota Bekasi agar berjalan sesuai etika publik dan prinsip integritas.”Ad Caritas et Veritas” — Demi Kasih dan Kebenaran.(ralian)
Komentar