BeTimes.id– Warga Dairi, Sumatera Utara, bersama koalisi masyarakat sipil melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Menteri LH), Moh. Jumhur Hidayat, pada Senin (13/7).
Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan gagasan pemulihan lingkungan serta mendesak pencabutan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) Tahun 2026.
Aktivis buruh, Nining Elitos, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh warga terdampak, pendamping hukum, serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang konsen pada isu keselamatan ruang hidup.
Nining menegaskan, rentetan bencana ekologis yang melanda Sumatera seharusnya menjadi pelajaran keras bagi pemerintah. Bencana-bencana tersebut terbukti bukan sekadar faktor alam, melainkan akibat aktivitas manusia yang merusak daya dukung tanah.
“Ironisnya, di tengah trauma bencana tersebut, Kementerian LH justru menerbitkan kembali izin lingkungan untuk PT DPM,” kritik Nining, dalam rilisnya, Senin (20/7).