Ia menjelaskan publikasi situs opendata.jabarprov, Kota Bekasi mengalami penurunan stunting, dari 2019 hingga 2022. Tahun 2022 jumlah anak yang mengalami stunting sebanyak 4.575 atau 3,4 %, sedangkan target nasional sebesar 18,4 %. Angka tersebut menurun dibandingkan data 2021, sebesar 7,9%.
“Upaya yang dilakukan stakeholders Kota Bekasi menunjukan hal positif. Setahun terakhir ini, terjadi penurunan angka stunting sebesar 5,5%. Untuk target RPJMD Kota Bekasi pada 2022, prevalensi stunting sebesar 9,8%,” ucapnya.
Saifuddaulah mengatakan, program Jabar Zero stunting ini merupakan suatu terobosan untuk dijalankan Pemerintah Kota/Kabupaten, termasuk Kota Kota Bekasi. Kendati, angka stunting di Kota Bekasi termasuk yang terendah, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak agar kasus stunting di Jabar benar-benar nol.
“Angka stunting Kota Bekasi termasuk terendah di Jabar yaitu 3,44 persen. Namun, untuk menzerokan stunting perlu kerja sama semua pihak, termasuk pengusaha melalui CSR. Kami akan coba undang (CSR) dan merumuskan program-programnya,” tegasnya.
Bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat agenda bertema “Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero Stunting” yang dihadiri dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum.
Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi aksi stunting tersebut turut hadir, Kepala Daerah atau yang mewakili, antara lain: Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, Pj. Sekda Kota Bekasi Junaedi, Kepala Dinas PPPKB3A mewakili Wakil Bupati Cianjur dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi Dinar dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati.
Wagub Uu meminta penurunan angka stunting di Jawa Barat melibatkan CSR. Pasalnya, penanganan stunting menjadi perhatian bersama, karena dampaknya sangat berbahaya bagi perkembangan anak, termasuk juga untuk kemajuan bangsa dan negara.
Ia mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menekan angka stunting dan harus melibatkan swasta melalui CSR-nya. (Adv/DPRD)
Komentar