Fraksi PDI-P berpandangan bahwa persoalan-persoalan itu sampai saat ini masih menyisakan luka bagi banyak korban dan keluarganya. “Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ungkap Abidin.
Munculnya gelombang penolakan dari masyarakat terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan dampak sosial dan historis dari keputusan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut.
“Rakyat Indonesia mengharapkan pahlawan nasional adalah figur yang menjadi teladan moral dan integritas,” kata Abidin.
Semua pihak diajak untuk menjaga dialog yang konstruktif demi menjaga keutuhan sejarah dan keadilan bagi rakyat Indonesia, pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
Selain Soeharto, ada sembilan nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). Empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Menteri Sosial Saifulllah Yusuf menargetkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto akan diambil pada Mei 2025. “Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, di sela kunjungan ke Sentra Terpadu Kartini, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada Minggu (4/5).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul mengeklaim akan mendengarkan penolakan dari kelompok masyarakat sipil terkait pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. “Kami dengar semua (penolakan),” cetusnya.
Sebagaimana diketahui, di samping jasa-jasanya sebagai presiden, sosok Soeharto juga diliputi kontroversi dan catatan hitam, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia serta dugaan korupsi. (Ralian)
Komentar