BeTimes.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sorotan tajam terkait maraknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).
KPK menilai praktik korupsi tersebut bukan sekadar kekhilafan, melainkan tindakan yang sudah terencana akibat tingginya biaya politik.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa tingginya biaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendorong para pejabat terpilih mencari cara untuk “mengembalikan modal” yang telah dikeluarkan selama masa kampanye.
”Apakah ada eksplorasi khusus? Karena biaya Pilkada ini terlalu tinggi. Akhirnya, untuk mengembalikan biaya tersebut, mereka melakukan (korupsi). Perlu ada kajian mendalam mengenai hal ini,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/3).
Korupsi yang Terjadwal dan TerencanaAsep menegaskan bahwa alasan tekanan biaya politik tidak bisa menjadi pembenaran. Mengingat Pilkada adalah agenda rutin lima tahunan, tindakan korupsi yang dilakukan para kepala daerah sebenarnya sudah terprediksi dan terencana.
Komentar