Selain itu, rekrutmen anggota BPK dinilai sangat politis karena mayoritas pimpinannya berasal dari partai politik atau mantan anggota DPR. “Auditor negara dipilih oleh pihak yang seharusnya ia periksa. Konflik kepentingan terjadi sejak pintu masuk,” kata Wana. Ia juga menambahkan bahwa hampir seluruh kasus korupsi BPK terbongkar lewat OTT KPK atau Kejaksaan Agung, bukan dari Majelis Kehormatan Kode Etik internal BPK. (ralian)
Soroti Kasus Muara Enim, ICW: Opini Audit BPK Sudah Jadi Komoditas Dagang
