Abdul Hakim adalah kuasa hukum dari penggugat di perkara nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dikabulkan sebagian oleh MK.
Mereka berharap pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengembalikan fungsi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru, sekolah, dan komponen utama pendidikan lainnya.
“Menurut kami harus dikembalikan lagi sesuai untuk kepentingan guru dan pembangunan pendidikan,” lanjut Abdul Hakim.
Abdul Hakim menyatakan putusan MK menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali memfokuskan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya. Kebutuhan di sektor pendidikan masih sangat besar. Ia menyebut masih banyak anak yang tidak bersekolah, sekolah yang mengalami kerusakan, hingga guru yang belum memperoleh haknya.
“Banyak anak yang tidak sekolah, banyak pendidikan yang rusak, banyak P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang kemarin demo-demo juga karena tidak dapat gaji,” ujarnya.