Rakyat Wajib Tegak Lurus, dan Setia pada Pancasila

Nasional314 Dilihat

Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian

BeTimes.id – Hari ini, pada 1 Juni 2023, segenap Rakyat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila Kelahiran Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Hal ini didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah dan masyarakat senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Menurut Pemerhati Analisis Masalah Sosial dan Keamanan Nasional Dr Sapta Baralaska Utama Siagian, rakyat Indonesia wajib tegak lurus setia pada Pancasila.

Pengajar Pasca Sarjana Filsafat Politik Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengatakan, ada tiga musuh utama Pancasila yang paling berbahaya saat ini, yaitu korupsi, narkoba, dan radikalisme.

Ketiga ini, menurut Sapta, sangat merusak nilai Kemanusian, keadilan sosial dan persatuan Bangsa.

Sapta mengatakan, melihat survey Setara Insitute dalam beberapa minggu ini SETARA Institute bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyelenggarakan Survei kondisi toleransi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Seperti diketahui, survei dilakukan kepada 947 siswa SMA dengan cara wawancara langsung di lima (5) kota, yakni Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang periode Januari-Maret 2023.

Hasil survei yang dirilis pada 17 Mei 2023 ini menyajikan 12 pertanyaan kunci soal Pancasila bukan lagi sebagai ideologi permanen mendapat dukungan angka cukup besar.

“Dukungan terhadap persepsi bahwa Pancasila sebagai bukan ideologi yang permanen, artinya bisa diganti, juga sangat besar, yakni 83,3%,” ujar Sapta, yang Alumni Lemhannas Angkatan 54 dengan nada prihatin.

Dalam hal Demokrasi, lanjut Sapta, juga menyoroti sikap Oligarki (Kekuasaan dibawah segelintir orang ) merusak System Demokrasi Pancasila, oligarki mendistorsi prinsip “equality before the law” atau persamaan di depan hukum,”tukas Sapta.

Dia mengemukakan, ada orang yang lebih kuat di depan hukum. “Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan relasi kuasa yang timpang di depan hukum. Yang terjadi, penegakan hukum kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah,”tambah Sapta.

Menurut Sapta, Oligarki sangat merusak tatanan politik dan demokrasi. Karena, Para oligarki memobilisasi uang, entah sebagai cukong maupun dengan mendirikan partai sendiri, ke gelanggang politik. Akibatnya, biaya politik semakin mahal. (Ralian)

Komentar