Ia mengungkit jasanya saat membebaskan ribuan ijazah pekerja yang ditahan. “Satu ijazah pramugari itu minta tebusan Rp 40 juta. Kalau 10.000 orang, berapa? Rp 400 miliar yang saya selamatkan,” ucapnya, mencoba membangun benteng moral. “KPK dengan saya, lebih banyak menyelamatkan duit rakyat itu saya, bukan KPK. Kita adu saja KPK dengan saya.”
Ketika ditanya mengenai kondisi fisiknya setelah dihantam tuntutan berat, Noel mencoba melempar senyum kecut bernada satire. “Kondisi kesehatan ini lumayan nih. Kayak digebukin JPU, kayak digebukin pimpinan KPK nih, kayak digebukin Dewas,” kelakarnya.
”Tradisi” Uang Bawah Meja dan Sebuah Ducati
Namun, lembaran dakwaan jaksa menceritakan sisi gelap yang berbeda. Noel, bersama gerbong pejabat Kemenaker lainnya, diduga tergulung dalam pusaran pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jaksa membeberkan bahwa mereka telah memaksa para pemohon lisensi untuk menyetor upeti dengan total kumulatif mencapai Rp 6,522 miliar.
Modusnya terstruktur rapi sejak 2021: mendompleng biaya penerbitan sertifikat resmi melalui apa yang diistilahkan di lingkungan Ditjen Binwasnaker K3 sebagai “tradisi” uang undertable (bawah meja). Melalui Perusahaan Jasa K3 (PJK3), setiap sertifikat diperas antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000.
Dari aliran dana haram tersebut, jaksa menyebut Noel kecipratan jatah sebesar Rp 3,365 miliar. Tak hanya uang tunai, sebuah motor sport Ducati Scrambler bernomor polisi B 4225 SUQ ikut parkir di garasinya sebagai bagian dari upeti. Karena semua penerimaan itu tidak dilaporkan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari, jaksa menilai seluruh aset tersebut sebagai gratifikasi yang dianggap suap.
Komentar