“Kami ini petani yang menggantungkan hidup dari sawah dan ladang, bukan dari tambang. Jika PT DPM beroperasi, ini akan merampas masa depan kami,” tutur Rainim.Kritik serupa datang dari Pengkampanye WALHI Nasional, Wahyu Eka Styawan.
Ia menilai Menteri LH tidak mengutamakan keselamatan lingkungan hidup dan mengabaikan asas kehati-hatian demi kepentingan korporasi.
Wahyu menekankan, momentum Hari Anti Tambang (29 Mei) dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (5 Juni) seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kementerian untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
Aksi penolakan dan surat keberatan ini didukung penuh oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya JATAM, WALHI Nasional, Forum Adil Sejahtera (FAS), Perantau Dairi, serta solidaritas kemanusiaan dari Departemen Lingkungan Hidup BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI).
Tim hukum menegaskan surat keberatan ini menjadi ultimatum bagi pemerintah untuk segera membatalkan izin PT DPM demi keselamatan ribuan warga Dairi. (ralian)