Para pengurus PNPS GMKI periode 2022-2025 dikukuhkan. (Foto:Ralian)
BeTimes.id- Dua periode kepengurusan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) membetot perhatian para senior GMKI seluruh Indonesia.
Namun, terjawab sudah setelah dikemukakan Ketua Umum terpilih Febry Calvin Tetelepta, bahwa masih banyak yang harus dibenahi di GMKI sehingga dirinya bersama Sekretaris Jendral PNPS GMKI Dr. Sahat HMT Sinaga.SH.Mkn mau terlibat kembali selama tiga tahun ke depan. “Kalau ditanya kenapa Febry (Febry Calvin Tetelepta-red) mau dua periode di PNPS. Saya ingin katakan, kalau di GMKI menjadi Ketua Umum dua periode maka saya akan tentang (tolak-red) hal itu, karena GMKI adalah lembaga kader. Tapi ini adalah pelayanan, di mana ada yang perlu dibenahi dan ada hutang akan hal itu. Masih banyak hal yang kita tuntaskan,”kata Febry, Jakarta, Kamis (28/7).
Menurut Febry, dalam mewujudkan pemerintahan bersih bukan hanya terpilihnya eksekutif dan legislatif. Akan tetapi, penyelenggara pemilu juga harus menjadi bagian senior GMKI untuk ikut memikirkan dan terlibat akan hal itu. Sehingga penting dibangun ruang dialog di antara komponen anak bangsa agar terbangun sinergi bahwa Indonesia ini bukan milik kelompok tertentu, akan tetapi milik bersama sesama anak bangsa.
Dikatakan, masalah kepemimpinan nasional dalam Pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama untuk memikirkan ke depan lebih baik lagi. “Para senior-senior GMKI dengan senior kelompok Cipayung untuk bersama-samka memikirkan hal ini. Terlepas baik dan buruknya, apa yang dilakukan pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah sangat baik, dan kita berharap setelah beliau terpilih pemimpin yang lebih baik lagi,”tukas Febry.
Febry mengatakan, sangat mahal jika 10 tahun pembangunan yang dilakukan di era Presiden Jokowi harus menata ulang kembali jika kepemimpinan nasional tidak lebih baik dari Jokowi. “Betapa mahal yang harus dibayar jika harus menata ulang kepemimpinan yang telah dilakukan Jokowi. Karena itu, maka kita harus memilih pemimpin yang mau melanjutkan kerja-kerja Jokowi,”tukasnya.
Menurutnya, masalah intoleransi dan radikalisasi masih menjadi persoalan yang serius yang harus ditangani bangsa ini. “Ini bukan masalah pergumulan HMI atau PMII semata, tapi masalah kebangsaan itu menjadi masalah dan tanggung jawab kita bersama,”terang Deputi I Kepala Staf Presiden itu. Menjurut Febry, membangun Indonesia dibutuhkan kerjasama dengan kelompok elemen lain. “Sampai saat ini saya masih percaya dengan kelompok Cipayung. Kita punya sejarah dengan Kelompok Cipayung, dan kita pastikan bangsa ini on the track,”ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP GMNI Dr. Abdy Yuhana.SH.MH menegaskan, bahwa bangsa inin tidak bisa dibangun hanya satu kelompook. Karena itu, pentingnya bersinergi dan bersama-sama dalam membangun bangsa ini. “Musyawarah mufakat itu harus dikedepankan dalam mengambil keputusan. Kami berharap adanya sinergi. Tidak bisa bangsa ini maju, bila didirikan satu kelompok saja,”ujarnya.
Wakil Ketua Umum PA PMII Yunus Razak mengemukakan, Oligarki adalah salah satu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi demokrasi Indonesia. Pasalnya, uang memiliki peran dominan di negeri ini untuk terpilihnya menjadi anggota legislatif dan kepala daerah. “Kalau aktifis kan bisanya berorasi dan mengkonsep, dan dikalahkan dengan orang yang memiliki uang. Hal ini yang menjadi evaluasi kita ke depan. Akan semakin suklit untuk membumikan suku bangsa dan tanah air ke depan sesuai dengan cita-cita Kelompok Cipayung,”tukas Yunus.
Diakui, masalah kelompok kanan masih menjadi persoalan bagi Nahdlatul Ulama. Namun, Yunus mengakui dalam menghadapi kelompok kanan dibutuhkan kebersamaan sesama anak bangsa dalam mengatasi persoalan intoleransi dan radikalisme.
Sekedar catatan, Kelompok Cipayung didirikan tanggal 21 sampai 22 Januari 1972 di Cipayung, Jawa Barat. Dari pertemuan itulah melahirkan “Kelompok Cipayung” terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa yaitu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Dengan tujuan “Indonesia yang dicita-citakan”Sementara, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom mengutip Kotbahnya dari Kitab Yesaya 1:1-9 mengatakan, kehidupan orang sosial tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial. Menurutnya, Kekeristenan bertumbuh karena adanya hubungan relasi umat percaya tanpa teralinasi dengan kehidupan sosial. “Pertumbuhan gereja bukan hanya mendengar kotbah atau pengabaram injil, tetapi karena perilaku dan relasi sosial Kekristenan dengan hubungan dalam dunia luar,”ujar Gomar.
Selanjutnya, para pengurus PNPS dikukuhkan Pendeta HKBP Pdt. Cory Febrica Bela. Hadir Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh, Ketua Umum PA PMII Akhmad Muqowan, Ketua Dewan Pakar PNPS Dr. Bernard Nainggolan.SH.MH, dan Sekretaris Dewan Pengawas Edward Tanari, dan tamu undangan. Posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PNPS GMKI periode 2022-2025 masih didapuk Ketua Umum Febry Calvin Tetelepta dan Sekretaris Jenderal Dr. Sahat HMT Sinaga.SH.M. Untuk jabatan Bendahara Umum terjadi pergantian dari Ari Widiatmoko ke Astro Girsang. (Ralian)
Komentar