JAKARTA – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Artinus Hulu menyampaikan, pada 2024, Indonesia akan melangsungkan pesta Demokrasi guna memilih dan menentukan arah pemimpin bangsa 5 Tahun kedepan.
Karena itu, ruang-ruang diskusi terkait pengawasan partisipatif Pemilu harus dilakukan guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Pada Tahun 2024 mendatang, Indonesia akan melangsungkan pesta Demokrasi guna memilih dan menentukan arah pemimpin bangsa 5 Tahun kedepan, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kader GMKI dalam mensukseskan pemilu 2024 nantinya,” kata Artinus dalam diskusi tematik PP GMKI masa bhakti 2022-2024, bertajuk “Pengawasan Partisipatif dalam implementasi kedaulatan rakyat” yang digelar secara virtual via aplikasi Zoom, Rabu (12/4).
Menurutnya, GMKI terus berparisipasi aktif dalam momentum demokrasi di tahun 2024, dengan penyebaran kader yang ada di setiap pelosok tanah air yang siap mensukseskan pemilu.
“GMKI perannya tidak boleh pasif melainkan harus aktif sebagai organisasi gerakan dalam menjaga kedaulatan, semangat demokrasi dan prinsip demokrasi yang langsung, umum, bersih, jujur, dan adil, dan rahasia. Diskusi seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan guna memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat khususnya anak-anak muda pemilih pemula,”ucap Artinus.
Hadir sebagai pembicara Tenaga Ahli Bawaslu RI Ahmad Tohir, Direktur monitoring KIIP Jojo Rohi, dan Dosen Fispol Universitas Sam Ratulangi Manado Donald K Monintja .
Diskusi Tematik ini dimoderatori oleh Epafras Tuidano, Yang juga koordinator Nasional Pemantau Pemilu PP GMKI.
Sementara itu, Donald Manitja memaparkan tentang posisi Bawaslu dalam proses Pemilu. Dia juga menyampaikan bahwa harus ada transparansi dalam proses seleksi Bawaslu yang tentunya meningkatkan kepercayaan dari masyarakat
“Proses seleksi Bawaslu tentunya juga harus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kita melihat dalam proses seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nilai dalam semua tahapan dimunculkan, sementara Bawaslu tidak, berbeda lagi dengan PPK dan PPS yang justru transparan,”terang Donald.
Direktur Monitoring KIIP Jojo Rohi selaku salah satu narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa pemilu 2024 perlu dikawal sehingga hasilnya memberikan rasa adil bagi masyarakat.
“Demokrasi itu harus diawasi dan ada yang mengawasi, sehingga demokrasi itu tidak berpihak hanya kepada mayoritas. Dan, mayoritas yang dimaksudkan disini bukan soal agama tapi bisa saja soal masyarakat adat dan lainnya,” tuturnya.
Tenaga Ahli Bawaslu RI Ahmad Thohir menyampaikan bahwa aspek penting dari pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2024 adalah Pemantau Pemilu harus aktif dalam semua tahapan.
“Pemantau Pemilu harus aktif dalam semua tahapan Pemilu karena hal tersebut merupakan aspek penting dari pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2024 yang mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Selain itu, keberadaan posko aduan hak pilih juga tidak boleh diabaikan,” tukasnya.
Ahmad Thohir juga menyampaikan bahwa Bawaslu RI menunggu proses lanjutan dalam kolaborasi bersama PP GMKI yaitu diskusi langsung antara Pemantau Pemilu PP GMKI dengan Bawaslu RI di kantor Bawaslu RI.
Dia berharap terjadinya diskusi secara rutin digelar sehingga perjalanan demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik ke depannya. (Ralian)
Komentar